Hubungan demokrasi dengan penegak hukum di Indonesia
Jika mendengar kata ‘demorkrasi’ pasti menyangkut sistem pemerintahan dari suatu negara. Sebelum membahas judul diatas, harus tahu telebih dahulu apa itu pengertian demokrasi dan penegak hukum.
Apa sih pengertian demokrasi?
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.
Sedangkan Penegak hukum itu apa?
Penegak hukum adalah seseorang atau kelompok dalam melakukan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Apa ada hubungannya antara Demokrasi dengan Penegak hukum?
Jelas ada, kalau dilihat dari pengertian diatas demokrasi akan berjalan dengan lancar apabila penegak hukum melakukan tugasnya dengan benar dan tidak menyimpang.
Bagaimana dengan Penegak Hukum Di Indonesia?
Hadeh gimana ya, payah dah hukum di Indonesia. Bukan hanya penegak hukumnya saja yang bisa di beli hukumnya pun bisa di beli. Salah satu contohnya kasus gayus, bank century, lumpur lapindo dan masih banyak lagi kasus-kasus yang tak kunjung usai, itu salah satu bukti kalau penegak hukum di Indonesia masih lemah. Oia ada lagi kasus anak dibawah di hukum gara-gara mengambil voucher pulsa sebesar Rp 10.000 dihukum selama 10 tahun penjara, ironis sedangkan hukuman para koruptor hanya hitungan bulan, sudah hukumannya ringan + dapat remisi pula. Indonesia surganya para koruptor, bagaimana negara ini mau maju?
Mudah-mudah para penegak hukum sadar akan perbuatannya, membela yang benar dan menghukum yang salah, jangan kebalikannya. Okeh ^^
Tidak ada komentar:
Posting Komentar